DENPASAR — Sejumlah kepala daerah di Bali absen pada malam pembukaan Bulan Bung Karno (BBK) tahun 2026 yang digelar di Denpasar, Senin (1/6) malam. Gubernur Bali Wayan Koster secara terbuka menyayangkan ketidakhadiran mereka di tengah peringatan yang memasuki tahun kedelapan sejak ia menjabat.
Dalam sambutannya, Koster menyebutkan bahwa hanya beberapa kepala daerah yang hadir dalam acara yang menjadi agenda tahunan Pemprov Bali ini. Ia melontarkan kritik tajam terhadap para pemimpin daerah yang tidak hadir tanpa konfirmasi yang jelas.
“Pak Wali Kota Denpasar hadir, Pak Bupati Badung hadir, Pak Bupati Gianyar hadir. Yang lain tidak jelas,” ujar Gubernur Koster di hadapan para undangan.
Peringatan BBK yang dimulai sejak malam itu bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Bali. Acara ini digagas pertama kali oleh Gubernur Koster pada awal masa jabatannya dan konsisten digelar setiap tahun.
Berbeda dengan perayaan seremonial pada umumnya, rangkaian BBK tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan kebudayaan dan diskusi kebangsaan yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, serta generasi muda di Pulau Dewata.
Absennya kepala daerah dalam pembukaan BBK dinilai dapat mengurangi dampak pesan kebangsaan yang hendak disampaikan ke masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. Sebab, setiap kepala daerah diharapkan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan nilai-nilai yang digaungkan dalam peringatan ini di wilayahnya masing-masing.
Gubernur Koster menekankan pentingnya kehadiran pemimpin daerah sebagai bentuk komitmen bersama terhadap ideologi negara, bukan sekadar formalitas acara. Tanpa kehadiran mereka, gaung peringatan BBK di tingkat bawah berpotensi tidak maksimal.
Ketidakhadiran ini menjadi sorotan karena peringatan BBK telah berlangsung selama delapan tahun dan sudah menjadi agenda tetap Pemprov Bali. Koster menilai bahwa kepala daerah seharusnya memahami urgensi acara ini sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kerap menggerus nilai-nilai Pancasila.
“Ini bukan acara seremonial biasa. Ini adalah pengingat akan sejarah dan jati diri kita sebagai bangsa. Sayang sekali jika ada yang menganggap enteng,” tegas Koster dalam pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari kepala daerah yang tidak hadir mengenai kritik Gubernur Koster. Sebagian besar dari mereka dijadwalkan menghadiri rangkaian acara BBK selanjutnya yang berlangsung selama sebulan penuh ke depan.
Pemprov Bali sendiri telah menyusun jadwal kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk lomba kebangsaan, pameran sejarah, dan dialog interaktif yang akan digelar di berbagai titik di Bali.