JAKARTA — Bali disiapkan menjadi lokasi peresmian tahap pertama proyek strategis nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tengah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden untuk mendapatkan jadwal peresmian yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya lagi usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk peresmian tahap pertama terhadap PLTS 100 GW. Mungkin kita akan buat di Bali,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Bahlil menegaskan proyek ini bukan sekadar wacana jangka pendek. Rencana pembangunan telah dimasukkan ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
“Kami buat masterplan dengan perencanaan,” ucapnya. Dengan landasan itu, pemerintah memastikan pembangunan berjalan terukur, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan jaringan transmisi, hingga kesiapan investasi.
Pemerintah tidak membangun kapasitas 100 GW secara serentak. Tahap awal difokuskan pada penyelesaian 17 GW untuk mempercepat peningkatan bauran energi baru terbarukan nasional.
Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa. Lahan tersebut akan menjadi pusat pengembangan PLTS skala besar yang terintegrasi dengan jaringan transmisi dan gardu induk milik PLN.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menambahkan, pembangunan PLTS tidak hanya soal pemasangan panel surya. Infrastruktur kelistrikan yang memadai menjadi syarat utama agar listrik yang dihasilkan bisa langsung disalurkan ke sistem nasional.
Proyek ini tidak hanya dimaksudkan untuk menambah bauran energi bersih. Pemerintah menghitung ada nilai ekonomi besar di balik pembangunan PLTS raksasa tersebut.
Pengembangan PLTS 100 GW diperkirakan memangkas ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dengan nilai penghematan mencapai 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS. Selain itu, proyek ini diproyeksikan menambah kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga sekitar 26,6 miliar dolar AS.
Pemerintah berharap industri energi terbarukan dalam negeri ikut tumbuh, membuka lapangan kerja baru, dan menarik investasi. Program ini diposisikan sebagai fondasi transformasi energi nasional yang lebih bersih dan mandiri.