MANGUPURA — Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan bahwa besarnya nilai anggaran tidak boleh membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi longgar. Ia meminta agar setiap rupiah dalam APBD 2027 dikelola secara cermat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Yang paling penting bukan semata-mata angkanya tinggi, tetapi pemerintah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. APBD juga harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujarnya usai rapat paripurna.
Anom Gumanti mengingatkan bahwa tren positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang patut disyukuri, namun struktur pendapatan Badung masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Sektor ini, menurutnya, rentan terhadap berbagai isu dan risiko global maupun lokal yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk bersama-sama menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. "Kita harus optimistis, tetapi jika nantinya target tidak tercapai, tentu pemerintah harus melakukan langkah-langkah efisiensi agar program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan," katanya.
Meski ada kekhawatiran akan gejolak eksternal, DPRD menilai target pendapatan yang diproyeksikan dalam rancangan KUA-PPAS 2027 masih realistis. Penilaian ini didasarkan pada tren peningkatan penerimaan daerah yang dicatatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setiap triwulan, yang menunjukkan kenaikan cukup signifikan.
Dalam proses pembahasan, DPRD mengaku telah memberikan berbagai masukan sesuai tugas dan fungsi pengawasan. Masukan tersebut tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dewan juga menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas warga, sekaligus menopang sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung daerah.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS ini, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badung untuk tahun 2027 memasuki tahapan berikutnya. Nota kesepakatan ini menjadi dasar bagi pemkab untuk menyusun rancangan APBD yang lebih rinci sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.