BALI — Instruksi itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Presiden menegaskan pemerintah pusat akan turun tangan langsung apabila pemerintah daerah tidak mampu mengatasi persoalan akses transportasi dasar di desa-desa.
"Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar," tegas Prabowo dalam pidatonya.
Sepanjang tahun ini, TNI telah membangun 2.500 jembatan desa, sementara Polri menyelesaikan 874 unit. Dengan tambahan pembangunan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan total lebih dari 5.000 jembatan desa berdiri untuk memutus isolasi wilayah.
Presiden melaporkan capaian tersebut di hadapan para anggota MPR, DPR, dan DPD. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur desa menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan warga, khususnya pelajar.
Prabowo menggambarkan keprihatinannya terhadap anak-anak di sejumlah daerah yang harus berjalan kaki berjam-jam menuju sekolah. Banyak di antara mereka tiba dalam keadaan basah kuyup karena terpaksa menembus aliran sungai tanpa jembatan, lalu mengikuti pelajaran dengan pakaian basah.
"Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam, berangkat basah di kelas basah, pulang basah. Tidak boleh terjadi," ujar Presiden.
"Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan," sambungnya.
Presiden meminta para gubernur, bupati, camat, dan kepala desa mengecek langsung kondisi desa masing-masing. Hasil pendataan kebutuhan jembatan wajib dilaporkan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
"Kita berharap para gubernur, bupati, para camat, kepala desa semuanya mengecek desa-desa. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa, laporkan," kata Prabowo.
Program ini tidak hanya menyasar akses pendidikan. Prabowo menekankan pembangunan jembatan desa juga ditujukan untuk memperpendek jarak tempuh ibu-ibu dan petani menuju pasar, yang selama ini kerap menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan.
"Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita tidak boleh berjam-jam ke pasar," tutur Presiden.