Program PLTS 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, diproyeksikan menyerap investasi Rp 1.140 triliun dan menciptakan 5,5 juta lapangan kerja baru. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut proyek ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus upaya mewujudkan swasembada energi nasional, dengan target menurunkan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun.
DENPASAR — Pemerintah resmi memulai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang ditargetkan menjadi tulang punggung transisi energi sekaligus motor penggerak ekonomi baru. Pada tahap awal, sebanyak 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 megawatt peak (MWp) telah diluncurkan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, nilai investasi yang mengalir dari program ini mencapai 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp 1.140 triliun. Selain mendorong pertumbuhan, proyek raksasa ini juga dirancang untuk menekan beban subsidi negara hingga Rp 73,9 triliun setiap tahunnya.
Khusus untuk Pulau Dewata, PT PLN (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Bali akan membangun lima klaster pembangkit surya dengan total kapasitas 1.000 MWp. Dari jumlah tersebut, kawasan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana menjadi klaster pertama dengan kapasitas 300 MWp yang pengembangannya didukung oleh sistem penyimpanan baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh.
Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata utama yang berkomitmen membangun ekosistem energi bersih. Pengembangan PLTS di Gilimanuk menjadi simbol transisi energi yang menyasar kawasan strategis di Indonesia bagian timur.
Bahlil menjelaskan, pembangunan PLTS 100 GWp tidak hanya mengandalkan satu model. Pemerintah menyiapkan delapan skenario utama yang mencakup berbagai segmen, mulai dari PLTS skala besar sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, hingga PLTS atap 9,35 GWp.
Skema lain termasuk eliminasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 12,48 GWp, PLTS untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebesar 0,50 GWp, serta PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp. Pemerintah juga mengalokasikan 7,49 GWp untuk kawasan industri dan 24,13 GWp melalui demand creation dari hilirisasi, kendaraan listrik, dan kompor induksi.
Dari sisi ketenagakerjaan, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur. Aktivitas pembangunan proyek hingga manufaktur peralatan diproyeksikan menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pengembangan.
Implementasi penuh program ini ditargetkan mampu menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 setiap tahun. Nilai ekonomi karbon yang dihasilkan diperkirakan mencapai Rp 6,31 triliun, menjadikan proyek ini bukan hanya bernilai investasi tetapi juga berkontribusi pada target net zero emission.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan pihaknya siap mendukung percepatan program tersebut. "PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan," ujarnya di Denpasar, Jumat.
Darmawan menegaskan transformasi energi tidak hanya soal perubahan sumber energi menjadi lebih bersih, tetapi juga menjadi fondasi pemerataan pembangunan. "Listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan," pungkasnya.