DENPASAR — Forum strategis yang digelar di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, itu menyoroti paradigma penanganan sampah yang selama ini berhenti pada siklus kumpulkan, angkut, dan buang. Sultan menilai praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) sudah tidak sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 dan penerapan ekonomi hijau berkelanjutan.
Bali dipandang punya modal sosial kuat untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah. Desa adat, banjar, awik-awik, paralem, hingga tradisi gotong royong disebut menjadi fondasi kokoh yang bisa diandalkan.
Sultan menggarisbawahi pentingnya menjaga keharmonisan hubungan manusia dan alam lewat filosofi lokal masyarakat Bali, Tri Hita Karana, khususnya unsur Palemahan. Konsep itu dinilai relevan untuk menyelesaikan persoalan lingkungan yang sedang dihadapi.
Perubahan paradigma menjadi kunci. Sultan menyebut pengolahan sampah harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga dan ruang kegiatan masyarakat.
"Paradigma baru pengolahan sampah harus kita bangun dengan mengurangi, memilah, memanfaatkan, dan mengelola residu secara aman, yang dimulai dari sumbernya di rumah tangga dan ruang kegiatan masyarakat," tegas Sultan.
Sebagai daerah kepulauan, Bali dinilai memerlukan rumusan kebijakan pengelolaan sampah yang mempertimbangkan jarak, daya dukung lingkungan, teknologi, dan karakteristik masyarakat setempat. Sultan menyoroti hal ini dalam konteks Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DKK) yang tengah dibahas bersama eksekutif dan DPR.
Melalui RUU tersebut, darat, laut, dan udara dipandang sebagai satu kesatuan ruang pembangunan utuh. Tujuannya agar pencemaran sampah pesisir dan laut dapat dicegah secara komprehensif.
Sultan memberikan apresiasi tinggi kepada langkah-langkah progresif yang telah diambil Bali dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis teknologi modern yang terintegrasi dengan partisipasi aktif masyarakat.
"Kalau Bali mulai berbenah, maka Indonesia harus ikut berbenah," pungkas Sultan.