BALI — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Persatuan Indonesia, yang merupakan gabungan organisasi mahasiswa lintas perguruan tinggi se-Jabodetabek, resmi menyampaikan sikap politiknya di hadapan publik. Dalam pernyataan yang dibacakan di Silang Monas, mereka mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif dan terukur terhadap kinerja lembaga negara yang mengemban program strategis nasional.
Evaluasi Anggaran MBG dan Koperasi Merah-Putih
Poin pertama yang disoroti adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah-Putih. BEM Persatuan Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan kedua program tersebut agar penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). “Kami mengakui kekecewaan masyarakat atas program pemerintah seperti MBG perlu disuarakan,” demikian bunyi pernyataan resmi mereka.
Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran mahasiswa terhadap efektivitas belanja negara di era kepemimpinan Prabowo. Mereka menilai, tanpa pengawasan ketat, program-program strategis berpotensi melenceng dari sasaran dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kecaman terhadap Persekusi di Lingkungan Kampus
Sikap resmi lainnya adalah kecaman keras terhadap insiden persekusi yang terjadi di ruang-ruang diskusi kampus. BEM Persatuan Indonesia menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi tempat di mana argumen mengalahkan amarah dan nalar menundukkan mosi. “Perbedaan pandangan diselesaikan dengan debat, bukan dengan kekerasan,” tulis mereka dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Pernyataan ini merespons sejumlah insiden di beberapa universitas di mana forum diskusi mahasiswa dibubarkan secara paksa. BEM Persatuan Indonesia menilai tindakan tersebut mencoreng prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dianut oleh civitas akademika.
Menagih Janji Pejabat untuk Berdialog
BEM Persatuan Indonesia juga secara spesifik menagih pernyataan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta pejabat publik lainnya untuk hadir di tengah forum diskusi dengan mahasiswa dan jaringan akademisi. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat sipil menjadikan majelis dialog sebagai titik balik demokrasi. “Rakyat dan pemerintah tidak boleh ada jarak, bisa duduk setara dalam satu meja untuk kepentingan rakyat,” demikian pernyataan mereka.
Seruan ini menandai sikap kritis mahasiswa terhadap komunikasi publik pemerintah yang dinilai kerap satu arah. BEM Persatuan Indonesia menekankan bahwa demokrasi dibangun di atas dialog dan diperjuangkan dengan intelektual, bukan dengan provokasi.
Stabilitas Harga BBM dan Daya Beli Masyarakat
Tuntutan terakhir yang disampaikan adalah meminta pemerintah menjamin stabilitas harga BBM bersubsidi dan memastikan lokasi subsidi tepat sasaran. Mereka mendesak langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, memulihkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Pola anarkisme dan provokasi yang dilakukan oknum mahasiswa yang mengatasnamakan kegelisahan masyarakat jelas mencoreng demokrasi,” kata mereka menegaskan sikap damai dalam aksi tersebut.
Aksi bertajuk Mimbar Mahasiswa: Bangkit Bersama, Tolak Provokasi dan Selamatkan Demokrasi ini menjadi salah satu bentuk pengawasan publik pertama dari kalangan mahasiswa terhadap kebijakan strategis pemerintahan Prabowo sejak resmi dilantik.
