TABANAN — Aktivitas belajar mengajar di SDN 3 Sembung Gede, Kerambitan, terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan. Kondisi itu terjadi setelah sejumlah ruang kelas utama mengalami kerusakan berat dan tidak lagi aman digunakan.
Wamen Dikdasmen Fajar Riza UI Haq yang meninjau langsung lokasi menyebut sekolah tersebut masuk dalam daftar prioritas perbaikan nasional. Ia mengaku telah meminta Direktur SD di kementerian untuk segera menindaklanjuti status kerusakan tersebut.
“Tahun ini Presiden Prabowo mengalokasikan revitalisasi untuk 71 ribu sekolah di seluruh Indonesia. SDN 3 Sembung Gede masuk kategori rusak berat dan sudah saya minta direktur SD di kementerian untuk menindaklanjuti agar masuk prioritas,” tegas Riza dalam keterangannya.
Dalam kunjungan yang sama, Wamen Riza juga mengecek hasil revitalisasi di SMPN 6 Tabanan yang pengerjaannya telah rampung. Proyek tersebut menyerap anggaran lebih dari Rp 2 miliar.
Fasilitas yang dibangun meliputi lima ruang kelas baru, rehabilitasi bangunan utama, hingga penyediaan toilet ramah disabilitas. Pemerintah pusat menargetkan standar pelayanan pendidikan yang inklusif bisa terwujud di seluruh sekolah sasaran.
“Kami ingin memastikan kualitas pelaksanaan program, sehingga siswa bisa belajar dengan nyaman dan aman,” ujar Riza.
Selain infrastruktur, kunjungan kerja Wamen Dikdasmen di Tabanan juga menyasar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah ingin memastikan asupan gizi siswa di sekolah-sekolah setempat memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
Tak hanya itu, penyaluran tunjangan profesi guru non-ASN sebesar Rp 2 juta per bulan juga dievaluasi. Program yang sudah berjalan di sejumlah sekolah swasta di Tabanan ini menjadi perhatian khusus kementerian.
“Program Presiden akan terus kami evaluasi dan monitoring agar kualitas layanan pendidikan semakin baik, termasuk memastikan asupan gizi anak-anak terpenuhi,” imbuh Riza.
Di penghujung kunjungan, Wamen Riza menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada satu aspek. Kesiapan infrastruktur dan kesejahteraan tenaga pengajar harus berjalan beriringan.
“Untuk menentukan kualitas pendidikan, infrastruktur serta SDM harus diperhatikan dengan maksimal,” pungkasnya.