DENPASAR — Pemerintah pusat memastikan pembangunan Bali tidak lagi berjalan sektoral. Melalui rapat koordinasi di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/7/2026), Menko AHY menegaskan empat klaster pengembangan yang saling terkait: penguatan infrastruktur dan konektivitas, penataan ruang wilayah, tata kelola lingkungan hidup, serta pariwisata berkelanjutan.
Empat Klaster untuk Empat Masalah Utama
Rakor mengidentifikasi tekanan pariwisata yang berlebihan atau overtourism sebagai masalah paling mendesak. Selain itu, konektivitas antarwilayah di Bali Utara, Timur, dan Barat dinilai belum merata. Penurunan kualitas lingkungan akibat sampah dan pencemaran, serta pemanfaatan ruang yang tidak terkendali, turut menjadi perhatian.
"Pengembangan wilayah harus diawali dari tata ruang yang baik. Kita ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang, tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga menjaga sawah tetap produktif, memperkuat ketahanan pangan," ujar Menko AHY dalam keterangan resminya.
Subak dan Sawah Dilindungi, Bukan Sekadar Destinasi
Salah satu poin krusial dalam kebijakan ini adalah perlindungan kawasan pangan dan subak. Pemerintah tidak ingin pertumbuhan pariwisata mengorbankan lahan produktif dan sistem irigasi tradisional Bali yang telah diakui UNESCO. Perlindungan ini masuk dalam klaster penataan ruang dan tata kelola lingkungan.
Menko AHY menekankan bahwa Bali adalah andalan Indonesia, namun pembangunan tidak boleh mengabaikan masyarakat, alam, dan budaya lokal. "Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan," tegasnya.
Destinasi Baru di Bali Utara, Timur, dan Barat
Untuk mengurangi beban pariwisata di Bali Selatan, pemerintah akan mengembangkan destinasi wisata baru di tiga wilayah lainnya. Langkah ini dibarengi dengan percepatan pembangunan konektivitas dan transportasi multimoda agar akses ke daerah-daerah tersebut lebih mudah.
Selain destinasi baru, ekonomi kreatif akan diperkuat sebagai penopang pariwisata berkelanjutan. Seluruh program akan dikawal melalui mekanisme monitoring dan evaluasi lintas kementerian untuk memastikan implementasi berjalan sesuai target.
Action Plan Lintas Kementerian Segera Disusun
Sebagai tindak lanjut rakor, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan menyusun rencana aksi sesuai kewenangan masing-masing. Agenda yang diprioritaskan meliputi penguatan sistem pengelolaan sampah, sinkronisasi tata ruang, dan pengembangan transportasi multimoda.
"Kita ingin ekonomi Bali terus tumbuh, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin maju, tetapi budaya, tradisi, dan kearifan lokal tetap menjadi jiwa pembangunan," tutup Menko AHY.
