MANGUPURA — Kabupaten Badung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang evaluasi kinerja pembangunan daerah, Pemkab Badung berhasil menyabet posisi Terbaik I Nasional untuk Regional Jawa-Bali. Penghargaan ini menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan warga.
Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar piala. “Prestasi hari ini adalah pijakan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, menekan kemiskinan secara berkelanjutan, menjaga angka stunting tetap rendah, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar di,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin lalu.
Pernyataan itu mengindikasikan bahwa Pemkab Badung akan memanfaatkan capaian ini sebagai standar baru dalam merumuskan kebijakan. Fokus utama tetap pada pelayanan dasar warga, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur desa.
Bupati Adi Arnawa menyebut bahwa kerja kolaborasi menjadi faktor utama di balik raihan ini. Ia tidak ingin prestasi hanya dimaknai sebagai kerja aparatur sipil negara semata, melainkan hasil sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
“Ini bukti kerja kolaborasi seluruh pihak,” katanya. Pendekatan ini dinilai efektif karena setiap program pembangunan di Badung selalu melibatkan musyawarah desa dan forum-forum warga sebelum dieksekusi.
Dua indikator utama yang menjadi perhatian serius Pemkab Badung ke depan adalah angka stunting dan kemiskinan. Meski bahan rilis tidak menyebutkan angka pasti, Bupati menekankan bahwa kedua masalah ini harus ditekan secara berkelanjutan.
Selama beberapa tahun terakhir, Badung dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan angka stunting relatif rendah di Bali. Namun, Pemkab tidak ingin berpuas diri. Program posyandu dan bantuan gizi untuk balita terus diperkuat di setiap desa dan kelurahan.
Selain soal kemiskinan dan stunting, pelayanan publik menjadi pilar ketiga yang ingin diperkuat. Pemkab Badung berencana mendigitalisasi sejumlah layanan administrasi kependudukan dan perizinan agar warga tidak perlu lagi antre panjang di kantor kecamatan.
“Kami ingin hasil pembangunan benar-benar di,” imbuh Bupati, menekankan pentingnya pemerataan akses. Artinya, penghargaan ini menjadi momentum untuk mempercepat reformasi birokrasi di tingkat desa hingga kabupaten.
Penghargaan ini tidak langsung memberikan uang tunai atau bantuan, tetapi menjadi acuan bagi Pemkab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Warga bisa berharap pada perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur desa dalam waktu dekat.
Pemkab Badung belum merilis program baru secara spesifik. Namun, Bupati Adi Arnawa memastikan bahwa fokus utama tetap pada penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta digitalisasi pelayanan publik.
Tidak ada tenggat waktu resmi yang disebutkan. Namun, Pemkab Badung menargetkan perbaikan layanan dasar bisa dirasakan dalam satu hingga dua tahun ke depan, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.