JAKARTA — Harga minyak mentah utama dunia, seperti Brent, kembali menyentuh level psikologis US$ 80 per barel dalam sepekan terakhir. Lonjakan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia karena berdampak langsung pada dua sektor vital: subsidi energi dan harga jual BBM di pompa bensin.
Setiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barel, pemerintah harus menyiapkan tambahan subsidi dan kompensasi energi hingga triliunan rupiah. Dengan asumsi ICP (Indonesian Crude Price) yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025, kenaikan di atas US$ 80 per barel berarti beban fiskal bertambah.
Menteri Keuangan sebelumnya telah menyatakan bahwa pagu subsidi energi sudah dihitung dengan asumsi harga minyak tertentu. Jika harga aktual melampaui asumsi tersebut, pemerintah harus mencari sumber pembiayaan tambahan atau melakukan realokasi anggaran.
Belum tentu. Pemerintah masih memiliki beberapa opsi untuk menahan gejolak harga di tingkat konsumen. Opsi pertama adalah dengan menambah alokasi subsidi untuk BBM jenis tertentu seperti Solar dan Pertalite. Opsi kedua adalah dengan menahan harga namun konsekuensinya kompensasi yang harus dibayar ke Pertamina membengkak.
Namun, jika harga minyak bertahan di atas US$ 80 per barel dalam waktu lama, tekanan untuk menyesuaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax akan semakin besar. Pertamina biasanya akan menyesuaikan harga BBM non-subsidi setiap bulan mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Dampak paling langsung dirasakan oleh masyarakat pengguna BBM dan sektor transportasi. Kenaikan harga BBM non-subsidi akan mendorong kenaikan biaya logistik, yang pada akhirnya berpotensi menaikkan harga barang kebutuhan pokok di pasar.
Di sisi lain, pemerintah justru diuntungkan dari sisi penerimaan negara. Kenaikan harga minyak meningkatkan pendapatan dari sektor hulu migas melalui pajak dan bagi hasil. Namun, keuntungan ini seringkali lebih kecil dibandingkan tambahan beban subsidi yang harus ditanggung.
Para analis memperkirakan harga minyak masih akan volatil dalam jangka pendek. Faktor geopolitik di Timur Tengah dan kebijakan produksi OPEC+ menjadi penentu utama. Untuk konteks Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan skenario jika harga bertahan di level tinggi hingga akhir tahun fiskal.
Keputusan terkait harga BBM dan penyesuaian APBN biasanya akan diumumkan setelah rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Masyarakat diimbau untuk mencermati perkembangan ini karena akan mempengaruhi daya beli dan laju inflasi ke depan.