DENPASAR — Tutik Kusuma Wardhani menyoroti tingginya potensi angka pengangguran lulusan SMK di Bali. Ia meminta anak muda aktif mencari informasi peluang magang melalui ponsel masing-masing, terutama di sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata.
"Kemenaker sudah menyediakan program Magang Hub. Generasi Z dan anak-anak muda harus aktif memanfaatkan teknologi, buka informasi di ponsel masing-masing. Jangan sampai peluang magang di daerah sendiri, seperti sektor pariwisata Bali, justru didominasi oleh tenaga kerja dari luar," ucap Tutik dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
Menurut Tutik, kesenjangan antara jumlah lulusan SMK dan ketersediaan lapangan kerja kerap terjadi akibat minimnya akses informasi. Padahal, program pemerintah pusat seperti Magang Hub dirancang untuk menjembatani pencari kerja dengan industri, termasuk hotel, restoran, dan tempat wisata di Bali.
Dalam momentum yang sama, Tutik menyampaikan duka mendalam kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru dilanda bencana gempa bumi. Ia berharap para korban diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut.
"Saya menyampaikan rasa duka dan prihatin saya kepada saudara-saudara kita di NTT yang terkena musibah gempa bumi. Semoga beliau tabah dan kuat menghadapi semua ini, serta Tuhan selalu melindungi," ungkap Tutik.
Di tengah duka tersebut, peringatan HUT Ke-25 Partai Demokrat dan perayaan kemerdekaan RI disebutnya menjadi ajang memperkuat persatuan, toleransi, dan kerja sama. Hal ini dinilai penting sebagai modal sosial menyongsong target Indonesia Emas 2045.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Tutik menilai program ini sangat dibutuhkan, khususnya di wilayah Indonesia timur, daerah berstatus 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta daerah rawan stunting.
Meski mendukung penuh, Tutik menegaskan perlunya pemerintah memperketat tata kelola dan pendistribusian. Menurutnya, akurasi data penerima manfaat menjadi kunci utama agar program berjalan efektif dan tidak salah sasaran.
Terkait anggaran, anggota Komisi IX DPR RI ini mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai undang-undang tidak boleh diganggu gugat. Ia menyarankan pembiayaan program MBG disisir dari pos anggaran lain yang memungkinkan, sehingga fungsi pendidikan tetap berjalan optimal.
"Program MBG diharapkan disisir dari pos anggaran lain agar fungsi pendidikan tetap optimal," tegasnya.
Kegiatan yang dihadiri Ketua DPC Partai Demokrat Kota Denpasar A.A. Asmara Putra tersebut menjadi rangkaian konsolidasi partai di Bali sekaligus ruang dialog antara wakil rakyat dan konstituen mengenai isu-isu nasional terkini.