TABANAN — Besarnya geliat pariwisata di Bali disebut belum berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang dirasakan pelaku usaha kecil. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai masih ada celah antara besarnya pasar yang tersedia dengan porsi keuntungan yang benar-benar masuk ke kantong UMKM lokal.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan kreatif Nuanu Creative City Inc di Kabupaten Tabanan, Jumat (28/8/2026). Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada minimnya pasar, melainkan pada belum terhubungnya pelaku usaha lokal secara berkelanjutan dengan rantai pasok industri pariwisata.
Novita menyoroti masih adanya kesenjangan penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha di sejumlah sektor di Kabupaten Tabanan. Ia menduga ada kendala administratif atau persyaratan pembiayaan yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha kreatif.
Berbeda dengan usaha konvensional, pelaku ekonomi kreatif kerap mengandalkan karya dan kekayaan intelektual sebagai modal utama. Mereka belum tentu memiliki aset fisik yang cukup untuk dijadikan agunan saat mengajukan pinjaman ke perbankan.
“Kita perlu menemukan pola pembiayaan yang lebih tepat agar pelaku ekonomi kreatif mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses permodalan,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta pemerintah dan sektor perbankan mengevaluasi pola pembiayaan yang selama ini diterapkan. Dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif, kata dia, tidak boleh berhenti pada program yang bersifat formalitas belaka.
Menurut Novita, penguatan ekonomi kreatif harus dibangun dari hulu hingga hilir. Akses permodalan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kekayaan intelektual, keterhubungan dengan industri pariwisata, serta kepastian pasar bagi produk pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai kita hanya memiliki ekosistem kreatif yang terlihat besar, tetapi pelaku UMKM lokal justru tidak menjadi bagian utama dari rantai pasoknya. Ini harus menjadi pekerjaan bersama,” pungkasnya.