BADUNG — Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menekankan bahwa dukungan pusat tidak cukup hanya berupa tambahan transfer ke daerah. Menurutnya, kebijakan dan fasilitasi pembiayaan untuk proyek yang terhubung dengan jalan nasional serta kawasan destinasi wisata sama pentingnya.
Kunjungan Tim Banggar DPR RI itu dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI beserta jajaran, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, Kekayaan Negara, Perbendaharaan Provinsi Bali, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Bali. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba turut hadir.
Adi Arnawa menyoroti posisi strategis Badung dalam perekonomian Bali. Aktivitas ekonomi dan pariwisata yang padat, terutama di Badung Selatan, melahirkan kebutuhan infrastruktur dan penanganan kemacetan yang tidak bisa ditunda.
“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujar Adi Arnawa.
Pemkab Badung saat ini membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah. Proyek itu menyasar titik-titik bottleneck kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas kawasan pariwisata.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan kunjungan ini bagian dari fungsi konstitusional lembaganya di bidang anggaran. Tujuannya memperoleh gambaran langsung pelaksanaan APBN di daerah, termasuk transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, dan pengelolaan keuangan daerah.
Syarief memaparkan ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,29 persen. Namun struktur ekonomi Bali masih bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang menyumbang sekitar 21,91 persen terhadap PDRB.
Karena itu, diversifikasi ekonomi serta penguatan UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Kebijakan transfer ke daerah 2026 diarahkan pada belanja produktif, terukur, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.
Pembahasan turut menyoroti sejumlah persoalan yang belum tuntas. Mulai dari pengendalian inflasi, konektivitas dan kemacetan, kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah dan lingkungan, ketersediaan air, hingga perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal.
Penguatan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, integrasi data pusat dan daerah, serta fasilitasi ekspor produk UMKM dan industri kreatif juga masuk dalam agenda. Syarief menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah dana transfer memberi manfaat ekonomi dan sosial optimal bagi masyarakat.
APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 diharapkan diarahkan sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah melalui belanja produktif, penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta pengembangan sektor ekonomi di luar pariwisata.
“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi yang konkret bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” pungkas Syarief.