DENPASAR — Koordinator Anggota DEN dari Unsur Kepentingan, Satya Widya Yudha, menilai Bali punya modal untuk menjadi etalase transisi energi nasional. Penilaian itu disampaikan dalam pertemuan yang turut dihadiri Anggota DEN Johni Jonatan Numberi, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal DEN Bambang Sujito, serta jajaran Pemprov Bali.
Dari pihak Pemprov Bali hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Ida Bagus Setiawan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), dan Kepala Bappeda Provinsi Bali. Agenda utama pertemuan menyangkut percepatan pemanfaatan energi terbarukan di daerah.
Satya membuka pertemuan dengan mengapresiasi langkah cepat Gubernur Bali meredakan keresahan warga saat kelangkaan BBM beberapa waktu lalu. Kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan dinilai efektif menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah lonjakan permintaan.
Bagi DEN, respons daerah semacam itu menjadi bukti bahwa kebijakan energi tidak selalu harus menunggu instruksi pusat. Inisiatif lokal bisa berjalan lebih dulu ketika situasi mendesak.
Satya juga mengapresiasi komitmen Gubernur Bali mendukung program nasional 100 GWp PLTS. Di Bali, target pengembangannya mencapai 1.000–1.500 MWp di lahan yang disediakan Dinas Kehutanan.
Pengembangan dirancang dengan pendekatan agrovoltaik, yakni penanaman tanaman di bawah panel surya. Cara ini menjaga fungsi ekologis kawasan sekaligus mempertahankan produktivitas lahan, sehingga lahan kehutanan tidak serta-merta kehilangan fungsi hijauya.
Gubernur Bali dalam pertemuan itu menyampaikan adanya permintaan peningkatan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara. Kebijakan tersebut dipandang selaras dengan pengembangan energi bersih dan penurunan ketergantungan pada BBM.
Menanggapi hal itu, Satya menyatakan akan mengoordinasikan kepada Pertamina dan PLN. Dua hal yang dijaga: ketersediaan listrik yang memadai seiring meningkatnya konsumsi di Bali, serta kepastian pasokan BBM tetap terpenuhi.
"Transisi menuju kendaraan listrik dapat berjalan tanpa mengganggu layanan energi bagi masyarakat," ujar Satya menggambarkan arah koordinasi tersebut.
Dukungan terhadap Bali sebagai provinsi percontohan energi bersih mencakup tiga hal. Pertama, percepatan pemanfaatan energi terbarukan. Kedua, penguatan infrastruktur pendukung. Ketiga, sinergi kebijakan antara DEN dan penyempurnaan RUED (Rencana Umum Energi Daerah) di Pemprov Bali.
Penyempurnaan RUED dilakukan agar selaras dengan RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) yang sedang diperbarui saat ini. Tanpa keselarasan itu, program daerah berisiko berjalan sendiri tanpa dukungan kerangka nasional.
Gubernur Bali menegaskan tekadnya menjadikan Bali sebagai etalase energi bersih Indonesia di mata dunia. Komitmen itu sejalan dengan arah transisi energi nasional dan upaya memperkuat kemandirian energi daerah melalui sumber daya terbarukan yang berkelanjutan.
Pertemuan berlangsung kondusif dan menghasilkan kesepahaman mengenai tindak lanjut koordinasi antara DEN dan Pemprov Bali. Cakupannya meliputi percepatan pengembangan energi terbarukan di daerah, termasuk kesiapan infrastruktur kelistrikan dan pasokan BBM untuk mendukung program kendaraan listrik.