BALI — PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) membuka peluang pembelian kembali saham atau buyback di tengah gejolak pasar modal. Perseroan menegaskan opsi itu masih dikaji dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas dan rencana ekspansi operasional jalan tol.
Paragraf pembuka: Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga, Trias Andriyanto, menyatakan perseroan terus memantau kondisi pasar modal di tengah dinamika ekonomi domestik maupun global. Pemantauan itu dilakukan agar setiap kebijakan perusahaan tetap sejalan dengan target pertumbuhan jangka panjang. Menurut Trias, seluruh alternatif aksi korporasi dikaji menyeluruh dengan memperhitungkan kondisi keuangan dan prioritas bisnis.
Mengapa Buyback Baru Sebatas Opsi
Jasa Marga belum menetapkan keputusan final soal buyback. Trias menyebut evaluasi terhadap kemungkinan pembelian kembali saham didasarkan pada kajian komprehensif demi menjaga fundamental perusahaan. Perseroan juga mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam setiap langkah aksi korporasi.
“Evaluasi terhadap kemungkinan opsi buyback saham didasarkan pada kajian yang komprehensif dan menyeluruh demi menjaga fundamental perusahaan. Jasa Marga juga selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam setiap langkah aksi korporasi,” kata Trias dalam keterangan resmi, Minggu (25/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan di tengah tekanan yang melanda pasar modal. Bagi emiten infrastruktur seperti Jasa Marga, gejolak harga saham kerap berbenturan dengan kebutuhan belanja modal yang besar. Buyback umumnya dipakai emiten untuk menopang harga saham yang dinilai belum mencerminkan nilai fundamental, sekaligus memberi sinyal keyakinan manajemen terhadap prospek perseroan.
Likuiditas Jadi Pertimbangan Utama
Kajian buyback di Jasa Marga tidak berdiri sendiri. Trias menegaskan, kajian tersebut bertujuan memastikan struktur keuangan perseroan tetap kuat untuk mendukung keberlangsungan operasional jalan tol. Artinya, rencana belanja operasional dan pemeliharaan ruas tol tetap menjadi prioritas sebelum dana dialokasikan untuk aksi korporasi di pasar saham.
Kondisi itu wajar. Sebagai pengelola jalan tol terbesar di Indonesia, Jasa Marga menanggung beban pemeliharaan jaringan ruas yang panjang, di samping kewajiban menyelesaikan sejumlah proyek konstruksi. Setiap rupiah yang dipakai untuk buyback berarti mengurangi ruang fiskal yang bisa dipakai untuk belanja modal. Karena itu, keputusan buyback bergantung pada seberapa tebal kas dan arus operasi perseroan saat opsi itu benar-benar dijalankan.
Di sisi lain, buyback yang dilakukan emiten publik di Indonesia harus mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali memenuhi syarat buyback tanpa RUPS sesuai regulasi yang berlaku. Skema, batas dana, dan periode pelaksanaan menjadi faktor yang menentukan dampak nyata aksi korporasi ini terhadap harga saham JSMR.
Yang Dipertaruhkan bagi Pemegang Saham
Bagi investor, sinyal buyback biasanya dibaca sebagai upaya manajemen menjaga nilai investasi pemegang saham. Trias menyatakan Jasa Marga terus memperkuat fundamental bisnis, menjaga pertumbuhan kinerja keuangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan guna menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Namun tanpa angka pasti soal alokasi dana, pasar belum bisa menghitung seberapa besar efeknya terhadap likuiditas saham JSMR di bursa.
Pelaku pasar juga perlu mencermati bahwa opsi buyback bisa saja tidak berujung pada eksekusi. Bila kondisi pasar membaik atau kebutuhan likuiditas untuk ekspansi meningkat, perseroan bisa memilih menahan aksi korporasi tersebut. Sebaliknya, bila tekanan jual berlanjut dan harga saham dinilai tertekan jauh di bawah nilai wajar, buyback menjadi instrumen yang paling cepat tersedia.
Posisi Jasa Marga sebagai emiten badan usaha milik negara di sektor infrastruktur membuat setiap aksi korporasinya diawasi tidak hanya oleh investor, tetapi juga Kementerian BUMN sebagai pemegang saham negara. Kajian yang disebut menyeluruh itu pada akhirnya harus berujung pada satu keputusan: menahan dana untuk operasional jalan tol, atau mengalokasikannya untuk membeli kembali saham di pasar.
