DENPASAR — Pembukaan Bulan Bahasa Bali (BBK) VIII yang digelar di Taman Budaya Denpasar pada Selasa pagi dihadiri sejumlah bupati/wali kota dan wakilnya dari berbagai kabupaten/kota di Bali. Namun, dua daerah dengan konsentrasi penduduk dan aktivitas budaya tinggi justru mengirimkan perwakilan yang disebut Gubernur Bali Wayan Koster sebagai “tidak jelas”.
“Bupati Badung tidak hadir, Wali Kota Denpasar tidak hadir. Yang lain tidak jelas,” ujar Koster saat memberi sambutan di hadapan para peserta dan undangan.
Mengapa Gubernur Koster Menyoroti Ketidakhadiran Dua Kepala Daerah?
Menurut Koster, Bulan Bahasa Bali bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan program strategis pemprov untuk merevitalisasi aksara, sastra, dan bahasa ibu di tengah gempuran budaya asing. Ia menilai ketidakhadiran pejabat nomor satu di Badung dan Denpasar menunjukkan lemahnya kepedulian terhadap pelestarian identitas lokal.
“Ini acara kebudayaan, identitas kita sebagai orang Bali. Saya minta tahun depan semua bupati dan wali kota hadir, tidak ada alasan,” tegasnya.
Siapa Saja Pejabat yang Hadir dan Absen?
Berdasarkan pantauan di lokasi, Bupati Bangli, Bupati Karangasem, dan Wakil Bupati Gianyar tercatat hadir mewakili daerahnya. Sementara itu, kursi yang disediakan untuk Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar kosong sepanjang acara. Keduanya merupakan kader PDI Perjuangan, partai yang sama dengan Gubernur Koster.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) yang mendampingi Koster juga menyayangkan absennya dua kepala daerah tersebut. “Padahal Denpasar dan Badung pusat kegiatan budaya. Sayang sekali,” ucapnya.
Apa Dampak Ketidakhadiran Ini bagi Warga?
Bulan Bahasa Bali VIII mengusung tema “Jana Kerthi: Sabda Sanjiwani” yang berarti bahasa sebagai sumber kehidupan. Rangkaian acara meliputi lomba membaca lontar, pidato bahasa Bali, dan pameran aksara Bali. Dengan absennya pejabat daerah, partisipasi sekolah dan komunitas dari Denpasar serta Badung dikhawatirkan tidak maksimal.
“Dukungan dari pemimpin daerah sangat penting agar guru dan murid di sekolah termotivasi mengikuti lomba,” kata I Wayan Sudarma, salah satu peserta dari Kota Denpasar yang hadir atas biaya sendiri.
Apakah Ada Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tidak Hadir?
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Bali mengenai sanksi administratif. Namun, Koster mengisyaratkan akan mengevaluasi komitmen para bupati dan wali kota dalam program kebudayaan ke depan. “Saya tidak mau Bali kehilangan jati diri hanya karena pemimpinnya malas,” ujarnya menutup sambutan.
