BALI — Delegasi yang dipimpin Kamerad Chau Van Hoa, anggota Komite Partai Provinsi sekaligus Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi, melakukan survei langsung di area Pagoda Ap 6 (Pagoda Prek Tung), komune Hung Hoa, pada pagi hari tanggal 2 Juni. Langkah ini diambil untuk menilai secara akurat sejauh mana dampak longsor serta mempertimbangkan berbagai solusi perlindungan struktur dan keselamatan warga.
Usulan Anggaran Hampir 15 Miliar VND untuk Proyek Pencegahan
Dalam kesempatan tersebut, kelompok kerja memeriksa kondisi terkini lokasi longsor dan mendengarkan laporan dari para pemimpin setempat. Mereka memaparkan perkembangan longsor selama periode terakhir, kesulitan yang dihadapi, serta sejumlah rekomendasi penanganan segera.
Situasi tanah longsor yang semakin kompleks tidak hanya memengaruhi area pagoda Prek Tung, tetapi juga menimbulkan potensi ancaman terhadap keselamatan warga setempat. Menghadapi kondisi ini, pemerintah komune Hung Hoa mengusulkan penambahan proyek pencegahan tanah longsor untuk kawasan pagoda ke dalam rencana investasi publik jangka menengah periode 2026-2030, dengan perkiraan total investasi mencapai hampir 15 miliar VND.
Proyek Strategis: Lindungi Bangunan Keagamaan dan Warga
Jika terealisasi, proyek ini diharapkan berkontribusi signifikan dalam mencegah longsor susulan. Selain melindungi bangunan keagamaan milik masyarakat Khmer, proyek ini juga bertujuan menjamin keamanan harta benda dan menstabilkan kehidupan warga di sekitar lokasi.
Setelah menuntaskan survei lapangan, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Chau Van Hoa memberikan instruksi tegas. Ia meminta departemen dan lembaga terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Instruksi Evaluasi Menyeluruh dan Efisiensi Anggaran
Chau Van Hoa menekankan perlunya penelitian dan penilaian menyeluruh terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan topografi, geologi, hidrologi, serta dampak aliran air di kawasan tersebut. "Kita harus mengusulkan solusi yang tepat dan efektif," ujarnya. Ia juga meminta agar tim meninjau dan menyeimbangkan modal investasi secara tepat, memastikan efisiensi dan menghindari pemborosan.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, departemen khusus diminta memberikan saran kepada Komite Rakyat Provinsi mengenai rencana implementasi yang paling layak. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah tanah longsor lebih lanjut sekaligus melindungi aset negara dan masyarakat.
