BULELENG — Bukan hanya penerima bantuan yang didata, tapi seluruh kepala keluarga di Kabupaten Buleleng. Target ambisius ini disampaikan Sekda Gede Suyasa saat memimpin Rapat Koordinasi Digitalisasi Perlinsos di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis (9/7). Kabupaten ini ditunjuk sebagai daerah percontohan digitalisasi Perlinsos di Provinsi Bali.
Data Berbasis NIK untuk Bansos Lebih Akurat
Digitalisasi Perlinsos akan mengintegrasikan data kependudukan melalui NIK. Sistem ini memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih valid, bukan sekadar data usulan dari tingkat desa.
“Data ini akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial,” ujar Sekda Suyasa. Dengan sistem baru, klasifikasi penerima bantuan akan ditentukan berdasarkan desil, bukan lagi asumsi atau data usang.
970 ASN Jadi Agen Perlinsos, Warga Bisa Daftar Mandiri
Untuk mempercepat proses, Sekda Suyasa menginstruksikan seluruh ASN menginput data keluarganya sendiri terlebih dahulu, dipantau langsung oleh pimpinan perangkat daerah. Selain itu, sebanyak 970 ASN akan diturunkan sebagai Agen Perlinsos yang bertugas mendampingi masyarakat di lapangan.
“Proses penginputannya sangat mudah. Cukup memasukkan NIK, selanjutnya sistem akan menampilkan data yang telah terintegrasi,” tambahnya. Warga yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa mendaftar secara mandiri.
3.371 Agen Disiapkan, Pendataan Bukan Hanya Penerima Bansos
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman, mengatakan total 3.371 Agen Perlinsos telah disiapkan untuk mendukung percepatan penginputan data. Jumlah ini jauh lebih besar dari 970 ASN yang disebut Sekda, menandakan keterlibatan tenaga pendamping dari luar ASN juga dimaksimalkan.
“Kabupaten Buleleng memiliki sebanyak 269.323 kepala keluarga yang menjadi target pendataan. Dengan sinergi seluruh pihak, kami berharap pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal,” jelas Kadis Kariaman.
Mengapa Batas Waktu 31 Juli 2026?
Target pendataan selesai sebelum 31 Juli 2026 bukan tanpa alasan. Sebagai daerah percontohan, Buleleng harus memiliki data tunggal yang akurat sebelum sistem digitalisasi Perlinsos diterapkan secara penuh di seluruh Bali. Data yang valid menjadi prasyarat agar bansos tidak lagi salah sasaran—persoalan klasik yang kerap dikeluhkan warga.
Sekda Suyasa mengajak seluruh ASN bergotong royong membantu masyarakat yang kesulitan mengakses sistem. “Kami mengajak seluruh ASN bergotong royong membantu masyarakat agar target pendataan dapat tercapai,” pungkasnya.
