DENPASAR — Rencana pemerintah membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mulai menemukan titik terang. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali meyakini provinsi ini memiliki keunggulan komparatif dibandingkan daerah lain untuk menjadi tuan rumah ekosistem keuangan global tersebut, terutama setelah Undang-Undang PFII rampung dan implementasinya segera diperjelas.
Kepala Kantor Perwakilan BI Bali, Achris Sarwani, mengungkapkan bahwa kesiapan Bali bukan hanya dari sisi infrastruktur fisik, melainkan juga ekosistem dan budaya yang sudah terbentuk. Menurutnya, kombinasi antara gaya hidup bersantai (leisure) dengan aktivitas bisnis, yang kini dikenal dengan istilah bleisure, menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dunia.
“Tempatnya salah satu selain di Jakarta paling mudah saat ini disiapkan adalah di Bali, bukan hanya infrastruktur yang kami siap tapi budaya yang memang sudah leisure istilahnya berwisata, kalau ditambah bisnis jadi bleisure, enak kan,” kata Achris di Denpasar, Jumat.
IFC Bukan Soal Gedung, Tapi Manajemen Ekosistem
Achris menegaskan bahwa dalam pengembangan International Financial Centre (IFC), infrastruktur utama yang paling menentukan bukanlah bangunan fisik megah, melainkan tata kelola dan ekosistem pendukungnya. Ia menilai aspek inilah yang sebenarnya sudah lama terbangun dan matang di Bali.
“Jadi rasanya sudah tempat yang mudah untuk kita bisa mengimplementasikan dan itulah kelebihan Bali untuk kita tawarkan,” ujarnya.
Ketika investor-investor dunia mulai masuk ke Indonesia, BI Bali meyakini bahwa Bali akan menjadi lokasi pertama yang mereka incar. Hal ini menjadikan pulau ini sebagai pintu masuk strategis sebelum investasi tersebut didistribusikan ke sektor-sektor produktif lainnya di tanah air.
KEK Kura Kura Bali Siap Jadi Lokasi Fisik PFII
Meski sempat beredar kabar bahwa PFII mustahil dibangun di kawasan ekonomi khusus, Achris justru menilai sebaliknya. Ia mendorong KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu opsi yang paling siap dari sisi kesiapan fisik, meskipun menekankan bahwa konsep IFC berbeda dengan kawasan pabean pada umumnya.
“Sangat mungkin di KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu yang kami dorong dari kesiapan fisiknya karena disini siap, tapi IFC ini bukan fisik banget melainkan infrastruktur keseluruhan, jadi akan beda dengan pabean,” tuturnya.
Investasi Diprioritaskan ke Bali Utara, Timur, dan Barat
Jika Bali resmi terpilih, BI mengusulkan agar penanaman modal tidak hanya terpusat di wilayah selatan yang sudah padat. Arahan investasi justru perlu digeser ke bagian utara, timur, dan barat Pulau Dewata agar pemerataan pembangunan ekonomi tercapai.
“Kita tahu Bali selatan sudah padat tapi investornya ingin ke sini terus, maka kami berharap investor PFII diajak ke daerah utara,” ujar Achris.
Kehadiran PFII di Bali juga diharapkan mampu mendanai proyek-proyek infrastruktur besar yang selama ini membutuhkan biaya fantastis. Salah satu yang paling mendesak adalah pembangunan sistem transportasi massal modern, seperti kereta api, yang dinilai sangat krusial untuk mengurai kemacetan di kawasan wisata utama.
“Misalnya investasi untuk Mass Rapid Transportation yang moderen, mungkin kereta, itu sangat dibutuhkan, kalau tidak kan kita mau keluar juga macet, secara hitung-hitungan bisnis seharusnya sangat memungkinkan investasi di perkeretaapian itu,” katanya.
Dengan segala potensi yang ada, BI Bali optimistis ekosistem PFII tidak hanya akan menggerakkan sektor portofolio pasar keuangan, tetapi juga berdampak langsung pada sektor riil melalui masuknya penanaman modal asing yang selama ini dibutuhkan untuk akselerasi pembangunan di Pulau Dewata.
