BALI — Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan mandat utama menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Defisit anggaran dipastikan tetap di bawah 3% dari PDB, meski tekanan belanja program prioritas dan kebutuhan penerimaan negara kian berat.
Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dan tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97p Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029. Suahasil bukan nama baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan dikenal memahami mesin fiskal dari dalam.
Usai dilantik, Suahasil menyatakan Prabowo memberikan arahan agar APBN tetap sehat sekaligus mampu membiayai program-program prioritas pemerintah. Ia menegaskan defisit anggaran tidak akan melewati batas 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia," ujar Suahasil usai pelantikan.
Empat Pekerjaan Rumah yang Menanti Suahasil
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menyampaikan ada empat PR besar yang langsung menanti Suahasil. Pertama, menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN, terutama pada sisi defisit, utang, dan kualitas belanja.
Kedua, meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan. Ketiga, memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa membuat fiskal kehilangan ruang gerak. Keempat, memulihkan kepastian atau predictability kebijakan fiskal agar pasar dan investor kembali mendapat kejelasan.
"Jadi bukan hanya soal mencari uang lebih banyak, tetapi bagaimana setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar," ungkap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).
Modal Teknokratis Dinilai Cukup, Ujiannya Soal Keberanian
Dari sisi kapasitas, Ronny menilai Suahasil punya modal teknokratis yang kuat. Tantangan terbesarnya bukan memahami APBN, melainkan keberanian mengambil keputusan dan memastikan disiplin fiskal benar-benar dijalankan di lapangan.
Kemampuan Suahasil, kata Ronny, akan diuji oleh seberapa kuat mandat politik yang diberikan kepadanya. Sebab seorang menteri keuangan tidak cukup hanya punya kompetensi teknis.
"Karena Menkeu yang bagus tidak cukup hanya punya kemampuan teknokratis, tapi juga harus punya otoritas untuk mengatakan 'tidak' ketika ada belanja atau kebijakan yang berisiko terhadap kesehatan APBN," terangnya.
Ruang Fiskal Sempit, Penerimaan Belum Tentu Ikut Naik
Ronny memandang target menjaga defisit di bawah 3% bukan hal mustahil bagi Suahasil, tetapi ruangnya tidak longgar. Persoalan muncul ketika belanja pemerintah besar dan kebutuhan program prioritas meningkat, sementara penerimaan negara belum tentu tumbuh dengan kecepatan yang sama.
Karena itu, pengendalian utang tidak bisa hanya dilakukan dengan membatasi utang baru. Ronny menekankan pentingnya menjaga debt sustainability atau keberlanjutan utang negara.
"Yang lebih penting adalah menjaga debt sustainability, pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat daripada pertumbuhan beban utang, biaya bunga terkendali, dan utang digunakan untuk membiayai aktivitas yang menghasilkan produktivitas, bukan hanya menutup belanja rutin," tutur Ronny.
Apa Artinya bagi Pasar dan Pelaku Usaha
Bagi investor dan pelaku usaha, sinyal terpenting dari pelantikan ini adalah arah kebijakan fiskal ke depan. Pasar obligasi negara dan pasar saham biasanya bereaksi cepat terhadap setiap perubahan di kursi Menteri Keuangan, terutama bila menyangkut arah defisit dan strategi pembiayaan.
Komitmen defisit di bawah 3% PDB menjadi jangkar kredibilitas yang dipegang Suahasil. Namun pasar juga akan mencermati bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan belanja program prioritas dengan upaya menjaga penerimaan negara, tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha.
