BULELENG — Dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai terasa di anggaran operasional Pemkab Buleleng. Kebijakan efisiensi langsung diterapkan. Kegiatan yang tidak mendesak dipangkas, teknologi digenjot untuk menekan biaya perjalanan dinas.
Alih-alih menggelar pertemuan fisik yang menyedot BBM kendaraan dinas, sejumlah rapat internal kini dialihkan ke platform digital. Langkah ini menjaga stabilitas belanja daerah di tengah fluktuasi harga energi.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah untuk memprioritaskan rapat virtual. Ini bagian dari penghematan,” ujar pejabat di lingkungan Setda Buleleng, Senin lalu.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi ujian nyata bagi napas keuangan daerah. Pemkab Buleleng harus pintar mengatur prioritas agar program kerja tetap berjalan tanpa membengkakkan belanja.
Selain rapat daring, efisiensi juga dilakukan pada penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan lapangan. Beberapa agenda perjalanan dinas ke luar kota sementara dikaji ulang.
Meski anggaran operasional diketat, Pemkab Buleleng memastikan pelayanan dasar tidak terganggu. Posyandu, layanan administrasi kependudukan, dan kegiatan desa tetap berjalan seperti biasa.
Langkah pengetatan ini dinilai sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Pemkab akan terus memantau perkembangan harga BBM untuk menyesuaikan kebijakan anggaran ke depan.