BALI — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Arahan ini mencakup respons atas laporan penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak sesuai ketentuan. "Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan SPPG yang tidak sesuai ketentuan," jelas Teddy dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan MBG. Mulai dari penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat yang belum tepat, hingga ketersediaan SPPG di sejumlah daerah yang belum memadai. "Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan," kata Zulhas usai rapat.
Zulhas menambahkan, langkah strategis perbaikan akan dikaji lebih mendalam dalam sebulan ke depan. Hasil kajian itu akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan arahan dan keputusan akhir. "Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya," ungkapnya.
Rapat terbatas tersebut tidak hanya membahas MBG, melainkan juga penertiban Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Presiden Prabowo meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk fokus meningkatkan pelayanan koperasi agar menjadi penggerak ekonomi desa. Sementara itu, percepatan penataan Kampung Nelayan ditekankan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Teddy Indra menyampaikan, Presiden memberikan pesan tegas kepada seluruh menteri dan kepala badan. Setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. "Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah," tegas Teddy.
Langkah evaluasi total ini menjadi sinyal kuat pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program unggulan Presiden Prabowo. Dengan target waktu satu bulan, publik menanti hasil konkret pembenahan terutama pada aspek distribusi dan pengawasan dapur umum MBG di lapangan.