BADUNG — Gubernur Bali Wayan Koster menilai keterbatasan lahan di Pulau Dewata menjadi tantangan kritis di tengah melesatnya kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk dan pariwisata. Perencanaan perumahan jangka panjang, menurutnya, tidak bisa lagi hanya dihitung dari jumlah unit yang berdiri.
Koster berbicara di hadapan akademisi dan praktisi tata ruang internasional dalam forum yang diselenggarakan SAPPK ITB, Poltekpar Bali, dan Asia-Pacific Network for Housing Research (APNHR). Ia menekankan bahwa pembangunan hunian wajib memperhatikan kualitas ruang hidup masyarakat hingga 100 tahun mendatang.
“Kita tidak boleh menyelesaikan persoalan perumahan hari ini dengan menciptakan persoalan ruang bagi generasi berikutnya,” tegas Koster.
Koster merinci tiga aspek yang harus terintegrasi utuh dalam setiap perencanaan perumahan di Bali. Pertama, tata ruang dan mitigasi bencana yang memperhitungkan risiko banjir, longsor, gempa, hingga tsunami sejak awal perencanaan.
Kedua, perlindungan lingkungan dengan menjaga kawasan lindung, fungsi sawah, pesisir, serta ketersediaan sumber air dan energi. Ketiga, penguatan budaya lokal melalui penjagaan karakter arsitektur Bali, struktur desa adat, serta ruang-ruang ritual dan sosial masyarakat.
Langkah pengendalian alih fungsi lahan diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine. Regulasi ini disebut menjadi benteng utama agar lahan pertanian produktif yang menopang kedaulatan pangan tetap terjaga.
Koster menempatkan persoalan lahan sebagai isu krusial. Sebab, tekanan pembangunan hunian di Bali terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas pariwisata.
Dalam forum internasional tersebut, Koster menawarkan filosofi Sad Kerthi sebagai konsep acuan pengembangan permukiman di kawasan Asia Pasifik. Filosofi ini menempatkan keharmonisan antara manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Koster menegaskan modernisasi tata ruang Bali tidak boleh mencabut akar kebudayaan lokal. Ia menyebut pembangunan masa depan tetap harus mengambil nilai terbaik dari masa lalu.
“Bali tidak ingin membangun masa depan dengan meninggalkan masa lalunya. Bali ingin membangun masa depan dengan mengambil nilai terbaik dari masa lalu, menjawab kebutuhan masa kini, dan menyiapkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” terangnya.
Ia memungkas bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya diukur dari warisan kualitas hidup bagi generasi masa depan.