BALI — Ketua Umum Formas Handojo Budhisedjati mengungkapkan rencana tersebut dalam acara yang digelar di Auditorium Podomoro University, Jakarta, Jumat (7/8/2026). Gagasan ini masuk dalam agenda organisasi pada tahun ketiga kepengurusan, yang memprioritaskan penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.
"Mudah-mudahan mendapat dukungan dari Pak Hashim dan juga Pak Sjafrie Sjamsoeddin (Menhan) untuk mematangkan gagasan bahwa dunia kesehatan harus lebih berkomitmen pada bidang preventif dan promotif dalam melaksanakan program kesehatan bagi anak-anak dan generasi muda," kata Handojo dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Skema kolaborasi ini diproyeksikan berjalan beriringan dengan MBG, program unggulan pemerintah. Jika MBG berkutat pada pemenuhan asupan gizi harian anak sekolah, program yang digagas Formas bersama Kemhan ini menyasar aspek lain: menjaga daya tahan tubuh melalui pemanfaatan kekayaan hayati Nusantara.
Langkah ini dinilai sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin pembangunan sumber daya manusia. Formas meyakini pendekatan preventif berbasis herbal bisa menekan angka kerentanan anak terhadap penyakit di masa pertumbuhan.
Handojo menambahkan, program tersebut nantinya dapat menjadi pendamping program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Rempah Nusantara sebagai Modal Kesehatan
Formas melihat potensi besar pada rempah dan herbal lokal yang selama ini belum terintegrasi penuh dalam kebijakan kesehatan nasional. Padahal, Indonesia memiliki ribuan spesies tanaman obat yang secara empiris telah digunakan lintas generasi.
Rencana kerja sama ini masih menunggu respons resmi dari jajaran Kemhan. Belum ada detail teknis mengenai bentuk kolaborasi, cakupan wilayah, atau skema pendanaan yang dipaparkan Formas dalam kesempatan tersebut.
Yang jelas, wacana ini membuka ruang dialog baru tentang bagaimana sektor pertahanan dapat terlibat dalam isu kesehatan masyarakat, sebuah ranah yang selama ini didominasi Kementerian Kesehatan.
