DENPASAR — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2026 mencapai 5,78 persen secara tahunan. Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2026 yang sebesar 5,58 persen, dengan capaian kumulatif hingga semester I 2026 mencapai 5,68 persen.
Di sisi lain, pemerintah daerah tengah mencari tambahan sumber pembiayaan pembangunan. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (4/8). Salah satu bahasan utama pertemuan itu adalah creative financing melalui penerbitan obligasi daerah.
Gelombang 6 Meter Mengancam Perairan Selatan Bali
Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi yang berlaku pada 6–9 Agustus 2026. Tinggi gelombang di perairan selatan Bali diperkirakan mencapai 4 hingga 6 meter.
Kepala BBMKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho, Rabu (5/8), mengimbau nelayan, operator kapal, dan pelaku wisata bahari meningkatkan kewaspadaan. Peningkatan kecepatan angin turut disebut berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran.
Kasus Pengeroyokan di Tabanan: Saksi Bertambah, Polisi Tunggu Hasil Forensik
Penyidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan KD, pria asal Desa Sidatapa, Buleleng, di Banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, masih bergulir. Polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Jumlah saksi yang diperiksa bertambah signifikan. Sebelumnya 18 orang, kini menjadi 30 orang, dan penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk melengkapi alat bukti.
Pencairan PIP Gagal di SMAN 2 Banjar, Disdikpora Bali Turun Tangan
Sebanyak 153 siswa SMAN 2 Banjar, Kabupaten Buleleng, gagal menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) akibat kelalaian pengelolaan administrasi di sekolah. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali langsung merespons dengan mengevaluasi kepala sekolah beserta sumber daya manusia (SDM) yang menangani program tersebut.
Langkah evaluasi ini diambil untuk memastikan kesalahan administrasi serupa tidak terulang dan hak siswa atas bantuan pendidikan dapat segera dipulihkan.
