BALI — MIND ID menandatangani perjanjian kerja sama dengan KPK untuk mengintegrasikan sistem pengaduan internal OpenMIND dengan sistem penanganan dugaan korupsi lembaga antirasuah itu. Kerja sama berjangka lima tahun ini ditujukan agar potensi penyimpangan di seluruh grup usaha pertambangan pelat merah bisa terdeteksi lebih dini.
Perjanjian kerja sama diteken Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin bersama Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Penandatanganan dilakukan di tengah dorongan pemerintah agar BUMN sektor sumber daya alam memperketat pengendalian internal, terutama pada program hilirisasi mineral dan batu bara yang nilainya terus membesar.
MIND ID memegang mandat mengelola, mengolah, dan memberi nilai tambah atas kekayaan mineral serta batu bara nasional. Rantai pengelolaan itu membentang dari tambang di daerah hingga fasilitas pengolahan, dengan melibatkan sejumlah entitas di bawah holding.
Apa Isi Perjanjiannya
Lewat PKS ini, sistem pengaduan internal MIND ID yang bernama OpenMIND tersambung langsung dengan sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di KPK. Kanal pelaporan milik perusahaan tidak lagi berjalan sendiri, tetapi terhubung ke mekanisme yang dipakai lembaga antirasuah.
Lingkup kerja sama mencakup asistensi KPK dalam penyusunan aturan internal, penguatan program penanganan pengaduan, koordinasi bersama, hingga pertukaran informasi dengan standar kerahasiaan tinggi. Integrasi ini diposisikan sebagai alat identifikasi dini untuk mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi kasus besar.
Bagi MIND ID, sambungan ke KPK itu sekaligus memperkuat pengendalian internal di seluruh entitas holding. Perusahaan tidak merinci berapa jumlah pengaduan yang selama ini masuk lewat OpenMIND maupun berapa yang berlanjut ke penelusuran.
Mengapa Hilirisasi Butuh Pengawasan Ketat
Maroef menegaskan bahwa tata kelola bersih adalah syarat agar mandat pengelolaan aset strategis tidak ternoda. Ia menyebut setiap mineral tidak cukup hanya diekstraksi, tetapi harus diolah dan dinaikkan nilai tambahnya untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
"Amanat kedaulatan ini tidak boleh tercederai oleh praktik penyimpangan atau fraud. Integrasi OpenMIND bersama KPK adalah langkah tegas kami untuk memastikan seluruh pengelolaan pertambangan nasional dari hulu hingga hilir berjalan di atas landasan integritas yang kokoh," kata Maroef dalam keterangan resmi.
Sejumlah proyek hilirisasi MIND ID dan anggota holdingnya menyerap investasi besar dan melibatkan mitra asing. Nilai kontrak yang besar, rantai pemasok yang panjang, serta perizinan berlapis membuat sektor tambang tergolong rawan praktik curang, mulai dari suap perizinan hingga penggelembungan biaya proyek.
Siapa yang Merasakan Dampaknya
Efek paling langsung menyentuh pegawai dan mitra kerja di lingkungan grup MIND ID. Pelapor dugaan penyimpangan mendapat jalur yang lebih jelas, sementara manajemen memperoleh pasokan informasi lebih awal untuk menindak sebelum masalah membesar.
Bagi daerah tambang, pengawasan yang lebih rapat berpotensi mengurangi kebocoran penerimaan negara dari royalti dan pajak. Pemerintah daerah selama ini mengandalkan dana bagi hasil sumber daya alam yang besarannya bergantung pada realisasi produksi dan penjualan yang dilaporkan perusahaan.
Investor juga berkepentingan langsung. Tata kelola yang rapi menurunkan risiko sanksi, sengketa, dan gangguan operasi yang bisa menggerus nilai perusahaan. MIND ID belum memerinci target kinerja yang dikaitkan dengan perjanjian ini.
Kolaborasi dengan KPK bukan hal baru di lingkungan BUMN, tetapi penyambungan sistem pengaduan internal ke mekanisme lembaga antirasuah tergolong langkah lebih jauh dibanding sekadar pelatihan antikorupsi. Dengan masa berlaku lima tahun, kesepakatan ini akan melewati beberapa siklus proyek hilirisasi yang sedang berjalan.
