BALI — Muzzammil menyebut langkah strategis pemerintah, termasuk perampingan BUMN dan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, berpotensi menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar. Ia menegaskan PKS akan mengawal setiap rupiah yang berhasil dihemat agar diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Potensi Penghematan Rp 360 Triliun dari Konsolidasi Pengadaan
Dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pekan lalu, pemerintah memproyeksikan penghematan fantastis dari konsolidasi pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Muzzammil menyebut angka potensi penghematan tersebut mencapai Rp 360 triliun.
"Upaya mengonsolidasi seluruh pengadaan barang dan jasa, kementerian lembaga di pusat dan daerah, berpotensi menghasilkan penghematan Rp360 triliun," ujarnya di hadapan para kader PKS, Senin (17/8/2026).
Perampingan BUMN Hemat Rp 50 Triliun hingga Akhir 2026
Pemerintah juga tengah melakukan pembenahan struktur badan usaha milik negara secara besar-besaran. Jumlah BUMN akan dipangkas dari 1.074 perusahaan menjadi hanya 300 perusahaan hingga akhir 2026.
Muzzammil menilai kebijakan ini berhasil menghemat dana negara hingga Rp 50 triliun. Selain itu, ia menyoroti penutupan kebocoran di sektor sumber daya alam melalui pemberantasan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan penerimaan negara.
Sepanjang 2025, Keuangan Negara Diselamatkan Rp 112 Triliun
Muzzammil mencatat capaian pemerintah dalam menyelamatkan keuangan negara sepanjang tahun lalu. Berdasarkan rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah berhasil menyelamatkan keuangan sebesar Rp 112 triliun pada 2025.
"Beberapa hal yang perlu kita catat pada sambutan Presiden Prabowo tersebut adalah sepanjang 2025, hasil rekomendasi pemeriksaan BPK, pemerintah telah menyelamatkan keuangan sebesar Rp 112 triliun," kata Muzzammil.
PKS Kawal Penghematan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
Presiden PKS menegaskan komitmen partainya untuk mengawal kebijakan penghematan ini. Ia memastikan dana yang berhasil diselamatkan harus digunakan untuk kebutuhan rakyat, seperti pembangunan ruang kelas sekolah, renovasi puskesmas, rumah sakit, serta penyediaan alat-alat kesehatan.
"PKS akan mengawal setiap rupiah agar dapat dihemat, diselamatkan, dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," tegasnya.
Langkah ini, lanjut Muzzammil, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang telah disampaikan di depan forum legislatif mengenai prioritas pembangunan fasilitas publik bagi masyarakat.
