BADUNG — Mudarta menilai Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia belum sepenuhnya mandiri secara fiskal. Ketergantungan pada anggaran pemerintah pusat masih tinggi, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung terus mendesak.
Ia menyoroti dua fokus utama yang perlu dipercepat: penguatan sumber pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur konektivitas antarkawasan wisata. Menurutnya, keduanya saling mengunci.
Infrastruktur Konektivitas Jadi Kunci Keberlanjutan Pariwisata
Mudarta menegaskan sektor pariwisata Bali butuh perhatian lebih pada infrastruktur pendukung. Jalan dan akses antardaerah yang memadai disebutnya sebagai penentu daya tahan pariwisata jangka panjang.
Ia menyinggung rekam jejak pembangunan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah proyek monumental yang kini jadi ikon Bali, katanya, lahir pada masa itu.
"Tol Bali Mandara yang menjadi ikon infrastruktur di Bali itu kan dibangun ketika Pak SBY. Begitu juga Airport Ngurah Rai," kata Mudarta.
Desakan Reorientasi APBD ke Sektor Produktif
Skema belanja APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menurut Mudarta, perlu diarahkan ulang. Anggaran mesti diprioritaskan pada program yang menghasilkan pendapatan baru, bukan habis di belanja rutin.
"Harusnya diprioritaskan anggaran itu kepada hal-hal yang penting. Kalau perlu gunakan untuk mencari mesin uang," ujarnya.
Jika sumber pendapatan baru terbangun, ia yakin ketergantungan Bali terhadap pemerintah pusat bisa ditekan signifikan. "Kalau mesin uangnya sudah ada, kita tidak terlalu banyak bergantung. Kita harus bisa jadi provinsi yang mandiri," tambah Mudarta.
Kritik Politik Musiman dan Komitmen Pemimpin
Mudarta juga menyinggung soal komitmen figur pemimpin daerah. Ia meminta masyarakat menilai rekam jejak calon pemimpin, bukan janji menjelang pemilihan umum.
Perhatian terhadap Bali, katanya, tidak boleh berhenti sebagai komoditas politik. Ia menuntut bukti lewat eksekusi kebijakan yang nyata.
"Jangan sampai menjelang pemilu mohon dukungan. Setelah berkuasa diundang Pesta Kesenian Bali, tapi enggak datang. Apalagi membangun infrastruktur," tegasnya.
Sinergi Anggaran Daerah dan Pusat Tetap Dibutuhkan
Di sisi lain, Mudarta mengakui keterbatasan anggaran masih jadi kendala utama pemerintah daerah di Bali. Karena itu, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat tetap diperlukan.
Ia mengapresiasi langkah Menko Infrastruktur AHY yang telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Bali soal kebutuhan pembangunan infrastruktur. Koordinasi berkelanjutan diharapkan menutupi celah keterbatasan anggaran daerah.
Penataan anggaran ke depan, menurutnya, juga perlu mempertimbangkan kebutuhan riil pembangunan, termasuk dukungan anggaran bagi kabupaten/kota di seluruh Bali. Kemandirian fiskal, katanya, harus berjalan beriringan dengan dukungan pusat yang bersinergi.
