SEMARAPURA — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Wirawan Adi Putra, menyebut pihaknya belum menerima surat resmi maupun petunjuk teknis mengenai rencana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Ratusan tenaga kontrak daerah itu kini menunggu kepastian, tanpa bisa memastikan kapan kebijakan pusat akan direalisasikan.
”Terkait wacana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kami belum menerima surat resmi terkait hal tersebut. Kami akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” ujar Wirawan Adi Putra, Minggu (8/11/2026).
Siapa Saja 874 Tenaga PPPK Paruh Waktu Klungkung
Di lingkungan Pemkab Klungkung, jumlah tenaga PPPK paruh waktu tercatat 874 orang. Mereka tersebar di sejumlah bidang, mulai dari tenaga teknis dan tenaga kesehatan hingga sopir, tenaga kebersihan, serta tenaga keamanan.
Komposisi itu menunjukkan PPPK paruh waktu di Klungkung tidak hanya mengisi posisi administratif. Sebagian menjalankan fungsi layanan dasar yang bersinggungan langsung dengan warga, seperti kesehatan dan kebersihan lingkungan.
Mengapa Pemkab Klungkung Belum Bisa Bergerak
BKPSDM Klungkung menegaskan akan menyesuaikan kebijakan kepegawaian daerah setelah regulasi maupun petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat diterbitkan. Tanpa juknis, pemda tidak punya dasar untuk mengubah status maupun menghitung implikasi anggaran.
Wirawan Adi Putra juga belum bisa memastikan kapan kebijakan tersebut akan direalisasikan. Ketidakpastian jadwal itu membuat 874 tenaga PPPK paruh waktu belum tahu kapan status mereka berubah.
Apa Dampaknya bagi Tenaga Paruh Waktu
Perubahan status dari paruh waktu ke penuh waktu menyangkut hak kepegawaian, beban kerja, dan struktur penggajian. Selama juknis belum turun, tenaga PPPK paruh waktu di Klungkung tetap bekerja dengan skema yang berlaku sekarang.
Pemkab Klungkung memilih menunggu daripada mengambil langkah sendiri. Sikap itu sejalan dengan posisi daerah yang bergantung pada regulasi pusat untuk urusan status kepegawaian aparatur.
