DENPASAR — Dugaan permainan harga oleh segelintir oknum tengkulak atau pabrik kini menjadi sorotan utama. Tim Satgas Pangan telah mengumpulkan data dari sejumlah titik pengumpulan hasil sawit di beberapa kabupaten penghasil utama di Bali, seperti Tabanan dan Buleleng, untuk melacak aliran harga yang tidak wajar.
Harga TBS di tingkat petani dalam beberapa pekan terakhir disebut jatuh hingga di bawah Rp 1.000 per kilogram. Padahal, biaya produksi dan transportasi yang dikeluarkan petani jauh lebih tinggi. Situasi ini memicu keresahan di kalangan pekebun sawit skala kecil yang menggantungkan hidupnya pada komoditas tersebut.
Mengapa Harga Anjlok di Tengah Produksi Sedang Tinggi?
Biasanya, saat panen raya harga memang cenderung turun, tapi tidak sedrastis saat ini. Satgas Pangan mencurigai adanya indikasi monopoli pembelian di tingkat pabrik. Beberapa laporan dari lapangan menyebutkan, petani tidak punya pilihan selain menjual ke satu atau dua pembeli utama dengan harga yang sudah ditentukan sepihak.
“Kami sedang mendalami apakah ada praktik penetapan harga bersama yang merugikan petani. Ini masuk ranah kartel,” kata seorang anggota tim Satgas Pangan yang enggan disebut namanya kepada wartawan di Denpasar, Senin lalu.
Skema Pembelian dan Manipulasi Timbangan
Selain harga, tim penyidik juga menyoroti dugaan kecurangan pada proses sortasi dan penimbangan di tingkat pengepul. Petani kerap mengeluhkan potongan kadar air yang tidak wajar atau pengurangan timbangan secara sepihak tanpa standar yang jelas.
Praktik semacam ini, jika terbukti, bisa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku terancam denda miliaran rupiah atau pidana kurungan.
Dampak Langsung ke Ekonomi Warga di Desa
Anjloknya harga sawit berdampak langsung pada perputaran uang di desa-desa sentra produksi. Banyak petani yang menunda membeli pupuk atau bahkan memangkas biaya sekolah anak mereka. Beberapa kelompok tani di Buleleng bahkan terpaksa menjual kebunnya untuk menutup utang operasional.
Satgas Pangan berjanji akan mempercepat proses pemeriksaan dan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Bali untuk mencari solusi jangka pendek, seperti pembentukan koperasi pembeli atau membuka akses langsung ke pabrik di luar daerah.
