DENPASAR — Kebijakan penurunan harga Pertamax jenis RON 92 sebesar Rp 300 menjadi Rp 15.950 per liter sejak 1 Agustus 2026 berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Alih-alih menikmati harga baru, warga Kota Denpasar justru menghadapi krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi tersebut.
Pantauan di sejumlah titik menunjukkan enam SPBU di kawasan Ida Bagus Mantra, Hang Tuah, Sanur, Bypass Ngurah Rai, hingga Suwung mengalami kekosongan stok pada Senin (3/8/2026). Akibatnya, antrean kendaraan tak terhindarkan dan banyak pengendara terpaksa memutar arah mencari SPBU lain yang masih memiliki persediaan.
Pergeseran Konsumsi ke Pertalite Mengancam Target Pemerintah
Kekosongan stok ini memicu pergeseran perilaku konsumen secara massal. Pengendara yang sebelumnya setia menggunakan Pertamax akhirnya mengisi tangki kendaraannya dengan Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi.
Fenomena ini dinilai menggerus efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan BBM non-subsidi. Insentif berupa penurunan harga menjadi sia-sia ketika ketersediaan produk di pompa tidak dapat dijamin.
Transportasi, Logistik, dan Pariwisata Bali Terancam Gangguan
Dampak krisis pasokan ini tidak berhenti pada konsumen individu. Sektor transportasi umum, logistik pengiriman barang, hingga industri pariwisata yang menjadi penopang utama perekonomian Bali berpotensi mengalami penurunan produktivitas.
Waktu operasional yang hilang akibat antrean panjang atau upaya mencari SPBU alternatif menjadi biaya tersembunyi bagi pelaku usaha. Efisiensi distribusi barang dan mobilitas wisatawan pun ikut terusik di tengah musim kunjungan.
Pertamina Diminta Segera Buka Suara soal Penyebab Kekosongan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pertamina mengenai akar masalah distribusi Pertamax di Pulau Dewata. Publik masih menunggu klarifikasi apakah gangguan ini disebabkan kendala logistik dari terminal BBM, keterlambatan pasokan kapal, atau persoalan manajemen stok di tingkat SPBU.
Para pengamat energi menilai transparansi menjadi kunci utama dalam situasi ini. Kepercayaan konsumen terhadap sebuah merek bahan bakar tidak hanya dibangun dari harga yang kompetitif, tetapi juga jaminan produk selalu tersedia saat dibutuhkan.
Masyarakat Bali berharap Pertamina segera memberikan penjelasan resmi dan memastikan langkah konkret untuk menormalkan distribusi. Spekulasi yang berkembang di tengah publik hanya akan memperburuk situasi jika tidak segera dijawab dengan data dan fakta yang jelas.
