BALI — Kelangkaan BBM subsidi kembali menyorot di Pangkajene, Sidrap, Sulawesi Selatan. Di tengah ekonomi yang belum pulih, BBM bersubsidi yang seharusnya menjadi hak warga justru diduga menjadi ladang empuk pemain nakal.
Warga mengantre panjang di sejumlah SPBU. Kendaraan menunggu berjam-jam. Tidak jarang mereka pulang dengan tangan kosong karena stok habis.
Ke Mana Perginya BBM Subsidi?
Di balik antrean itu muncul pertanyaan serius: ke mana perginya BBM subsidi. Warga bersusah payah, sementara pihak tertentu diduga leluasa membeli dalam jumlah besar secara berulang.
Persoalannya bukan lagi sekadar distribusi. Ini menyangkut pengawasan, penegakan hukum, dan dugaan permainan dalam distribusi BBM subsidi.
BBM subsidi bukan komoditas bancakan segelintir orang. Subsidi dibayar negara menggunakan uang rakyat dan ditujukan bagi warga yang membutuhkan.
Jika benar ada pembelian berulang dengan modus tertentu untuk ditimbun, dialihkan, atau dijual kembali demi keuntungan pribadi, praktik itu tidak boleh dianggap remeh.
Pengawasan di SPBU Dipertanyakan
Lebih ironis jika praktik itu berlangsung berulang di lokasi yang sama tanpa hambatan. Publik pun bertanya: apakah pengawasan di SPBU benar-benar berjalan.
Pembelian BBM subsidi dalam jumlah tidak wajar semestinya terdeteksi. Kendaraan membawa jerigen, mengisi bebas, atau berpola tidak lazim seharusnya terbaca mekanisme pengawasan.
Jika dugaan itu terus terjadi, apakah sistem pengawasannya lemah, atau ada pihak yang sengaja menutup mata. Muncul pula dugaan permainan oknum pengawas di SPBU Pangkajene, Sidrap.
Aparat Diminta Turun Tangan
Dugaan itu harus dibuktikan lewat pemeriksaan dan penyelidikan kepolisian Sidrap. Karena itu, aparat tidak boleh sekadar menunggu laporan warga.
Polisi harus turun tangan, bukan datang setelah persoalan viral. Bukan pula pemeriksaan seremonial yang berhenti tanpa kejelasan. Jika ada indikasi mafia BBM subsidi, selidiki.
Telusuri kendaraan yang diduga membeli di SPBU. Periksa rekaman CCTV. Periksa data transaksi. Telusuri aliran BBM. Periksa pihak yang punya akses dan kewenangan pengawasan distribusi.
Jika ditemukan pelanggaran, tindak tanpa pandang bulu. Jangan sampai warga yang membeli beberapa liter paling mudah diawasi, sementara pemain yang diduga membeli dalam jumlah besar dengan jerigen bergerak bebas.
Jejak yang Semestinya Bisa Ditelusuri
Kondisi ini melahirkan ketidakadilan nyata. Rakyat disuruh tertib, diminta antre, diminta patuh aturan. Tetapi ketika ada pihak yang diduga memainkan distribusi BBM subsidi secara sistematis, negara seperti kehilangan taring.
Kalau benar ada mafia, siapa yang melindungi mereka. Pertanyaan ini harus dijawab terbuka. Mafia tidak mungkin tumbuh subur jika seluruh mata pengawasan bekerja benar.
Praktik yang berulang dan berlangsung lama semestinya meninggalkan jejak. Ada kendaraan. Ada transaksi. Ada rekaman CCTV. Ada waktu pembelian. Ada volume BBM. Ada petugas SPBU. Ada jalur distribusi. Ada pihak yang menerima atau menggunakan BBM tersebut.
Jangan sampai alasan klasik seperti "sulit dibuktikan" dipakai lagi untuk membiarkan persoalan berlarut. Kalau aparat mau bekerja serius, jejaknya ada. Yang dibutuhkan adalah kemauan membuka dan menelusurinya.
Warga tidak membutuhkan pernyataan normatif. Warga membutuhkan tindakan nyata. Jika ada SPBU yang diduga menjadi lokasi praktik tidak wajar, periksa pengelolanya. Jika ada petugas yang diduga mengetahui tetapi membiarkan, periksa. Jika ada oknum yang terbukti bermain, proses sesuai hukum.
Warga yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi dapat melaporkannya ke kepolisian setempat atau kanal pengaduan resmi Pertamina dan BPH Migas. Waspadai juga calo atau perantara tidak resmi yang menjanjikan kelancaran pembelian BBM bersubsidi.
