BADUNG — Kenaikan angka prevalensi stunting Badung dari 2,5 persen menjadi 2,8 persen bukan murni karena bertambahnya kasus baru. Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menjelaskan, perluasan cakupan pendataan menjadi penyebab utama perubahan grafik tersebut.
Pada 2025, pendataan hanya menjangkau balita yang hadir secara fisik di Posyandu. Setahun berselang, jangkauan sistem ePPGBM diperluas hingga ke seluruh fasilitas kesehatan resmi di Kabupaten Badung.
Validasi Data Jadi Prioritas, Tenggat Akhir November 2026
Validasi dan pemutakhiran data riil di lapangan menjadi langkah prioritas Pemkab Badung. Kader Integrasi Layanan Primer, Tim Pendamping Keluarga, dan Kader Pembangunan Manusia diinstruksikan memastikan keakuratan data balita stunting serta keluarga berisiko stunting.
Batas waktunya akhir November 2026. Instruksi itu disampaikan langsung dalam rapat koordinasi yang dihadiri jajaran kepala OPD, para camat, perbekel/lurah, dan kepala puskesmas se-Badung.
"Menyikapi kondisi ini, sesuai arahan Bapak Bupati Badung, langkah-langkah penanganan stunting menjadi perhatian serius Pemkab Badung. Kami melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, kader, hingga elemen masyarakat," ujar Wabup Bagus Alit Sucipta.
Posyandu Jemput Bola dan Reward Berbasis Kasus untuk Kader
Penguatan peran Posyandu dilakukan lewat pola jemput bola ke rumah warga. Pendampingan, pemantauan kesehatan, edukasi gizi, dan pemberian vitamin menyasar sejak pasangan calon pengantin hingga masa kehamilan.
Untuk memacu kinerja kader di lapangan, Pemkab Badung menyiapkan sistem apresiasi berbasis kasus. Kader tidak lagi hanya menunggu di Posyandu atau faskes, tetapi aktif mendatangi warga.
"Para kader akan kita berikan reward berbasis kasus. Mereka tidak lagi sekadar menunggu di Posyandu atau faskes, tetapi aktif turun ke masyarakat. Setiap kasus yang ditemukan dan dilaporkan akan diberikan reward," tegas Wabup.
RSUD Mangusada hingga RS Suwiti Diminta Layani PKMK
Dari sisi medis, Dinas Kesehatan ditugaskan mengintensifkan intervensi spesifik secara cepat. Direktur RSUD Mangusada, RS Giri Asih, dan RS Suwiti diminta memberikan pelayanan optimal, termasuk penyediaan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita sesuai indikasi medis.
Pemkab Badung juga menggandeng perguruan tinggi untuk riset dan edukasi. Majelis Desa Adat (MDA) dilibatkan lewat pendekatan kearifan lokal, sementara dunia usaha diarahkan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR/TJSL).
Anggaran Stunting Rp 575 Miliar Tersebar di 11 Perangkat Daerah
Kepala Bappeda Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya melaporkan target penurunan stunting dalam RPJMD Badung 2025–2029 ditetapkan 7,20 persen pada 2025 dan diharapkan turun menjadi 6,40 persen pada 2029.
Melalui tagging anggaran stunting, Pemkab Badung mengintegrasikan program lintas sektor dengan total anggaran lebih dari Rp 575 miliar. Dana itu tersebar di 11 perangkat daerah.
"Melalui tagging anggaran stunting, Pemkab Badung mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektor dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 575 miliar yang tersebar di 11 perangkat daerah," jelas Wira Dharmajaya.
