BALI — Ketua Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Indonesia, R. Mohammad Ali, menyatakan bahwa ajang yang digelar di Grand City Surabaya itu telah membuktikan diri sebagai laboratorium kebijakan. Menurutnya, pertukaran informasi yang terjadi selama expo memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi pelaku usaha jasa konstruksi dari berbagai daerah.
Harga Semen Naik 20 Persen, Aspal dan BBM Ikut Tekan Biaya Proyek
Berdasarkan temuan lapangan pada Juni 2026, forum mencatat harga semen Portland kemasan 50 kilogram melonjak 15–20 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) APBD 2026, menjadi Rp51.700 hingga Rp70.000 per zak. Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya pembangunan gedung, jembatan, irigasi, dan jalan.
Di sisi lain, harga aspal hotmix AC-WC tercatat mencapai Rp1.270.000 per ton, belum termasuk biaya base course dan mobilisasi. Tekanan tambahan datang dari kenaikan harga bahan bakar minyak, di mana Pertamax naik 32 persen menjadi Rp16.250 per liter, mempengaruhi biaya operasional alat berat dan distribusi material.
Forum juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang memicu kenaikan harga komponen impor, seperti material pendukung aspal, besi, dan bahan tambahan konstruksi lainnya. Kondisi ini, menurut forum, turut dirasakan oleh pelaku UMKM konstruksi dan masyarakat pengguna hasil pembangunan.
Tiga Usulan Konkret untuk Pemerintah Pusat
Menanggapi kondisi tersebut, Forum Lintas Rekanan mengusulkan tiga rekomendasi utama kepada pemerintah pusat. Pertama, formula nasional adjustment HPS material volatil, khususnya untuk semen, aspal, dan BBM, agar tidak menggunakan harga tetap saat pasar berfluktuasi.
Kedua, skema jaminan cashflow UMKM konstruksi nasional melalui dukungan Bank Himbara dan penjaminan negara bagi rekanan dengan nilai paket pekerjaan di bawah Rp10 miliar. Ketiga, audit mutu terbuka nasional berupa publikasi hasil uji laboratorium aspal dan beton pada proyek strategis APBN dan APBD.
“Kalau Pemprov Jatim berani mengawal rekomendasi ini ke Kemenkeu, Kemen PUPR, dan Istana, maka Jatim tidak hanya jadi Gerbang Nusantara secara geografis, tapi juga jadi Gerbang Kebijakan Konstruksi Nasional yang Berani dan Jujur,” ujar R. Mohammad Ali.
Empat Pilar Diminta Bersinergi Kawal Mutu Pembangunan
Forum Lintas Rekanan mengajak empat unsur pemangku kepentingan—pemerintah, asosiasi, rekanan, dan pabrikan—untuk bersinergi merumuskan satu suara bersama. Menurut forum, rekomendasi yang dihasilkan dari Expo Konstruksi Jatim 2026 perlu dikawal hingga ke Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Istana Negara.
“Datang ke Grand City, dapat ilmu dan relasi. Pulang dari Grand City, bawa misi: kawal mutu di Jatim, usul kebijakan,” kata R. Mohammad Ali menegaskan komitmen forum untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pionir dalam perumusan kebijakan konstruksi nasional.
