DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapannya berkoordinasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Bali menyusul pengajuan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI periode mendatang. Surat presiden (surpres) telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (10/08/2026) oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali, dalam keterangan resminya, mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan BI akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini menyangkut stabilitas nilai tukar dan inflasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali.
Profil Calon Gubernur BI
Destry Damayanti merupakan Deputi Gubernur Senior BI yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Gubernur BI Sementara. Pengangkatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang BI untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri. Destry lahir di Jakarta pada tahun 1963 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia serta Master of Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Ia menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior sejak 2019.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa surpres yang diserahkan berisi dua nama. Satu nama untuk calon Gubernur BI, dan satu nama lainnya untuk posisi Deputi Senior Gubernur BI yang ditinggalkan Destry. Namun, Prasetyo enggan mengungkapkan sosok calon untuk posisi deputi senior tersebut.
Langkah DPR dan Dampak ke Daerah
DPR dijadwalkan akan mengumumkan nama calon yang diajukan presiden untuk selanjutnya menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Proses ini akan menentukan apakah Destry resmi menggantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI definitif.
Pemprov Bali menilai bahwa keputusan DPR nantinya akan memengaruhi arah kebijakan moneter nasional. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain:
- Stabilitas kurs rupiah terhadap dolar AS yang memengaruhi harga barang impor dan biaya operasional industri pariwisata.
- Kebijakan suku bunga acuan yang berdampak pada kredit perbankan bagi pelaku usaha lokal.
- Koordinasi pengendalian inflasi daerah, khususnya komoditas pangan menjelang hari raya dan musim liburan.
Pemerintah Provinsi Bali berharap proses pergantian pimpinan BI dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada pemulihan ekonomi daerah. Koordinasi antara Pemprov Bali dan Kantor Perwakilan BI Bali akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi Pulau Dewata.
